e government di indonesia. Saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang bekerja disalah satu perusahaan swasta sangat merasakan manfaat e-filling tersebut. e government di indonesia

 
 Saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang bekerja disalah satu perusahaan swasta sangat merasakan manfaat e-filling tersebute government di indonesia  Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah

(Akhmaddhian, 2012). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Hasil penelitian ini menunjukkan, perkembangan sistem e-government di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas hal ini belum memadai. Purwandani, Sri. Jika pada 2018 penilaian PBB atas layanan e-government di Indonesia berada di peringkat 107, hasil survei PBB di 2020 menyatakan Indonesia naik 19 peringkat. (2004) Electronic Government “Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital”. 0, dan kedua kendala apakah yang mempengaruhi penerapan e-government di Indonesia pada saat ini, serta ketiga 1 Achmad Djunaedi, “Integrasi E-Government: Tantangan, Kebijakan Dan Implementasi, SeminarKonsep dan Aplikasinya di Indonesia. Pengertian E-Government merupakan kependekan dari Electronic-Government atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi perkembangan e-government di Indonesia seperti kualitas SDM, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, dan kurangnya sarana prasana. Keywords: e-government, Melung Village, open government, sustainable development. Kata kunci: Efektivitas, e-Government, Pelayanan Perizinan Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008) ISSN: 1979-2328 UPN ”Veteran” Yogyakarta, 24 Mei 2008 TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Edwi Arief Sosiawan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. Pemeringkatan e-Government di Indonesia (PeGI) tahun 2012, hanya ada 6 pemerintah daerah dari total 497 kabupaten/kota (berdasarkan data Ditjen Otda Kemdagri 2012) yang dianggap berhasil mengimplementasikan e-Government sedangkan di tingkat propinsi, implementasi e-Government masih mendapatkan nilai kurang (Depdagri, 2009). Berdasarkan hasil survey oleh United Nations tahun 2018 dengan Pilot Cities yaitu Jakarta, Indonesia berada pada peringkat 107 dengan level EGDI (E-Government Development Index) adalah High. E-Government adalah salah satu proses dalam sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informatika sebagai alat untuk memberkan kemudahan proses komunikasi dan transaksi (pelayanan publik) kepada masyarakat, organisasi swasta, industri serta lembaga pemerintahan. pengembangan e-government di Indonesia. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Pengembangan. , & Amrozi, Y. Indonesia. E-government mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1990-an, pada saat situs web pemerintah dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi (Choudrie,“Examining the Barrier to e-government Adoption”, Electronic Journal of e-Government, Vol. Maraknya korupsi di Indonesia dan rendahnya kepercayaan investor asing terhadap pemerintah Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas manajemen pe-merintahan Indonesia. Tahun-tahun berikutnya disusul dengan pembuatan website atau situs web di. E-government di Indonesia sendiri dimulai sejak diterbitkan Instruksi Presiden No. Instansi yang ingin menggunakan aplikasi MANTRA dapat menghubungi Direktorat e-Government untuk selanjutnya mengirimkan surat resmi kepada Direktur e. Sinambela definisi E-Government disetiap daerah/negara dan komunitas bisa beragam. Kebijakan mengenai E-government di Indonesia telah diatur dalam Inpres No. . Currently, Indonesia is in the phase 2 of the roadmap. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government. Agar kita bisa memahami secara lebih tepa tapa. Dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia 55,2 % telahIni Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal. Dalam melakukan penerapannya, E-Gov memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. 4) Tahap Inisiatif E-Government Washtenaw County. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan. Hasil survei e-Government Development Index (EGDI) yang diselenggarakan oleh United Nations menunjukkan bahwa Indonesia berada di rangking 88 dari 193 negara di tahun 2020. com Abstract. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung. 0, usability, kualitas informasi, interaksi pelayanan Abstract: Analysis of the quality of e-government website very important to. Jika sebelumnya. Di Indonesia e-government digunakan untuk mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mendorong sisi pemanfaatan dan keterbukaan informasi, serta mendorong partisipasi publik didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (Elysia et al. 3 Index e-government Inisiatif pengembangan sistem elektronik Pemerintah di Indonesia sudah dilakukan sejak lama, mulai dari sistem Informasi Manajemen Nasional/Simnas (1980-an), Nusantara 21 (1997), National Information Technology Framework/NITF (1998),Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Nag Yeon Lee, Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untukPimpinan Pemerintahan, 2012. 6 Tahun 2001 tgl. Strategi Pengembangan E-Government di Indonesia Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. Jika sebelumnya saya harus melaporkan. Bahkan secara nasional Kota Surabaya diakui menjadi kota pelopor e-Government di Indonesia. 3 tahun 2003 yang menetapkan adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan perangkat elektronis di seluruh Indonesia yang di sebut dengan e-government. February 2020. In Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (pp. Berikut Gamatechno rangkumkan lima di antaranya: 1. Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) di Indonesia Studi Kasus: Komandan SIKD. 334). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13, Nomor 1, Januari 2022 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 66 1) Bagaimana dinamika pelaksanaan electronic government pemerintahan daerah di Indonesia? 2) Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan electronic government pemerintahan daerah di Indonesia?Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang olehperkembangan e-government di Indonesia tidak memberikan peningkatan yang signifikan dengan selisih peningkatan hanya sebesar 0,1 dari tahun pertama (2003) hingga tahun 2018. Masa transisi menuju era revolusi industry 4. Tahapan Perkembangan Implementasi e – Government Menurut Nugroho (2007) tahapan perkembangan implementasi e – government di Indonesia dibagi menjadi empat. 1 | Baha n A j a r P e l a y a n a n P u b l i k D i g i t a l 1. Transformasi tradisional government menjadi electronik government (e-government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan. Kata kunci: E-Government (E-Gov), Evaluasi E. 2018. Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government,. Padahal faktor layanan mempunyai pengaruh yang sangat besar dari keberhasilan sebuah e-goverment. Dibarengi rasa syukur kepada Alloh swt dan disertai niat tulus untuk berbagi ilmu dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat berbasis. Pada survey E-Government Development Index Indonesia merupakan Negara dengan peringakat 88 dari 197 negara di tahun 2020. e-government. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website. Pengertian E-Government. 6 Tahun 2001 tgl. Presiden Tekankan Arti Penting Regulasi Transformasi Digital yang Lebih Holistis 3 days ago. 1, No. Keluarnya Inpres No. World E-Government Development Ranking – United Nations Negara Pengembangan e-Government di setiap instansi harus selaras dengan regulasi. Hal ini dipertegas olehFaktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 24-27 Agustus 2016 | 4 pemahaman masyarakat tentang penggunaan e-governement (Sosiawan, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. Hasil di tahun 2020 yang dirilis pada bulan Juli, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan. Pemerintah terus berupaya agar e-government sebagai upaya. 3 Tahun 2003). Sumber Gambar : eitca. Kegagalan Penerapan E-government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet. nalisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) di Indonesia Studi Kasus: Komandan SIKD. Sosiawan, Edwi Arief. 1, Juni 2017: 51-62. Tiga hal tersebut adalah tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang baik (good government), dan clean government (pemerintahan yang bersih). , Genia, P. 6 Solusi untuk E-Government Indonesia Sosiawan [12] mengusulkan tiga (tiga) opsi untuk menjadi penerapan E-government di Indonesia. Pemerintah Indonesia fokus pada lima langkah berikut penting berikut. 3. 1. Dari segi terminologi, terdapat tiga hal yang rancu dalam istilah dan konsep good governance. go. Language English Bahasa Indonesia menu. Tiga jenis klasifikasi inisiatif ini merupakan tiga fase besar pengembangan e-Government : 1. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. berupa pengaturan yang. Hasil United Nations E-Government Survey 2022 menunjukkan Indonesia naik 11 peringkat dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022. Di Indonesia sendiri, e-government telah diperkenalkan untuk pelayanan publik pasca reformasi yaitu pada tahun 2001, sejak munculnya isu ketidakpercayaan kepada pemerintah. Indeks SPBE Sumedang terpaut cukup jauh dari Kabupaten Kediri di posisi dua yang mencatatkan skor 3,56. Lihat Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 berisi dokumen mengenai kebijakan dan strategi-strategi nasional yang utama dalam pengembangan e-Government di Indonesia. AP. 1, 2016. The growth and development of technology in. (2003). Manfaat penerapan E-Government harus masyarakat yang merasakannya. Penerapan E-government dalam kegiatan pemerintahan terus meningkat. yang menemukan adanya hambatan dalam penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu kurangnya pengetahuan. Makalah disampaikan dalam Seminar. E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. 2. Webside pemberitaan resmi ini bahkan telah menempati posisi sebagai penjaring informasi terbaik dan paling berkualitas di Indonesia. globalisasi sudah merasuki setiap sendi kehidupan sebagian besar umat manusia di seluruh penjuru dunia. 329-336. 5) Sugiyatno. “Pengembangan e-Government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur. Pelayanan yang awalnya berorientasi pada sistem antrian (in line) di. 3 tahun 2003 yang menetapkan adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan perangkat elektronis di seluruh Indonesia yang di sebut dengan e-government. Pemerintah saat ini telah banyak merumuskan dan membuat kebijakan terkait pelaksanaan E-Government yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. depkeu. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. 2008. E-government menawarkan beberapa unggulan utama ICT yang dapat mendorong terwujudnya good governance di negara-negara berkembang melalui 3 tahap perubahan mendasar (Rokhman, 2011): Automation. E-government di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 7 Issue 1 2009 (113-122) Shahkooh K A dan Abdollahi A. Tahun-tahun berikutnya disusul dengan pembuatan website atau situs web di berbagai. (Yong,2003, h. Penerapan e-government dalam menyongsong era revolusi industri 4. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman ketika memaparkan hasil Forum Group Discussion (FGD) saat kegiatan E-Government Summit 2016 di. Pelayanan (servis)yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa kendala dan tantangan tersebut antara lain: 1. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. Saran yang dapat. UGMPerkembangan E-Government di Berbagai Wilayah di Indonesia. Pelayanan servis yang diberikan lebih baik, informasi yang disediakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu menjadi keunggulan tersendiri. 6. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0. 01 4 Gorontalo 2. Sukirno, S. 2. Informasi itu dapat ditemukan dari kantor, rumah, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. 2. Abstract and Figures. Sejak saat itu berbagaiPelaksanaan E-Government di indonesia dan yang telah dicapai hingga saat ini, maka mau tidak mau strategi pelaksanaan dan konsep E-Government memerlukan perbaikan di semua sisi. Suatu penataan sistem manajemen dan. 2. Indonesia telah melewati sejarah panjang dalam membangun e-government. Dari survei ini ranking Indonesia hanya menduduki posisi ke-7 dari Negaranegara di Asia -tercapainya E-government yang lebih baik dan bisa mengejar ketertinggalan dengan negara baik, sekaligus memaksimalkan manfaat yang bisa didapat dari E-government ini. ⚫Adapun Dampak Negatif dari Teknologi Informasi & Komunikasi di. 66 7 Jawa Tengah 2. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. 0 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan (road map) "Making Indonesia 4. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government ( e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan. Di Indonesia, penerapan e-government oleh Pemerintah Republik Indonesia diawali dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga dari Kementrian 2. Transformasi tradisional government menjadi electronik government (e-government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan. com ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembangunan Mal Pelayanan Publik sebagai implementasi dari Praktik Whole of Government (WoG) serta pengaplikasian. e-filling adalah sistem pelaporan pajak tahunan (SPT) yang dilakukan secara online. Pengertian E-government atau definisi E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Saat ini banyak Negara termasuk Indonesia fokus menggunakan e-government sebagai salah satu perangkat utama untuk melawan korupsi. Technology is also present in the government system in Indonesia. Dengan terbangunnya e-performance based budgeting dan penerapan SAKIP di beberapa kementerian/lembaga, pemkab/kota, dan provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran sebesar Rp41,15 triliun,” paparnya. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13, Nomor 1, Januari 2022 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 66 1) Bagaimana dinamika pelaksanaan electronic government pemerintahan daerah di Indonesia? 2) Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan electronic government pemerintahan daerah di Indonesia?Reformasi ini disebut dengan Electronic Government (E-Government), dimana pada prinsipnya E-Government bertujuan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Kehadiran e-government memang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya good governance, yang memuat unsur akuntabilitas, transparansi, responsif, setara dan. Menurut laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk “E-government Survey 2022”, Indonesia memiliki skor pengembangan e-government (EGDI) sebesar 0. CURRENT e-GOVERNMENT DEVELOPMENT. 9 (2016): 125. Tahapan perkembangannya e – government sebagai berikut:36 a. Di Indonesia sendiri, penerapan e-government sudah mulai. 0" yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era Revolusi Industri 4. Penggunaan E-Government mempunyai empat tipe relasi yaitu G2C, G2B,G2G, G2E. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan ASN di Indonesia masih belum dapat dikatakan kompeten sehingga perlu adanya perencanaan dan pengembangan SDM sehingga dapat menunjang penerapan e-government di Indonesia sebagai inovasi pelayanan publik di era revolusi industry 4. Gama Press. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu; 1/ Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah. Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication and Technology for Development (APCICT) Masyhuri dan M. 1(2). Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Pengembangan e-Government di daerah mulai menunjukan hasil, selama rentang waktu 4 tahun sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden no 3 tahun 2003 banyak bermunculan Web Site pemerintah daerah yang biasanya dicirikan dengan akhiran go. E-Government adalah kata umum untuk layanan berbasis web lokal, negara bagian, dan federal. Jurnal Pekommas, 16(3), 187–196. Babarsari no 2 Tambakbayan 55281 Yogyakarta Telp (0274)-485268 e-mail : edwias@yahoo. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia : Analisis Website. AP. e-filling adalah sistem pelaporan pajak tahunan (SPT) yang dilakukan secara online. Bahkan Pemkot Surabaya mulai menggunakan E-Government untuk proses pembelian barang dan jasa (electronic procurement). Surabaya. pengembangan situs web e-government di Indonesia, meliputi: (1) Kehadiran, yaitu memunculkan situs web daerah di internet. Di Indonesia hal tersebut sudah tertuang melalui sebuah Instruksi Presiden No. "e-Government Indonesia lima tahun mendatang baiknya dikelola dengan model PMO seperti UKP4," kata Dirjen Aplikasi Informatika Bambang. 2003. IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT DI INDONESIA MAKALAH Diajukan sebagai tugas Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik Disusun untuk: Nurjati Widodo, S. Di masa pandemi covid-19 telah memberikan dampak positif terhadap implementasi e-government di seluruh negara salah satunya yaitu Indonesia. Gambar 1 Kerangka Arsitektur e-Government 2. E government juga bermanfaat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan lebih baik lagi yang. IP Soal: 1. Pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi 107 pada World E-Government Development Ranking yang dikeluarkan oleh lembaga PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) (United Nations, 2018). Download Free PDF View PDF. Secara istilah, e-government berasal dari Bahasa Inggris, yaitu Electronic Government yang artinya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk. Edwar Ali. 2. Suatu penataan sistem manajemen dan proses. E_Gov. Di indonesia sendiri penerapan e-goverment dalam berbagai bentuk seperti dalam : 1. Penerapan E-government di Indonesia salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan memerlukan pengolahan supaya ringkas dan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (Azmi & Asmarianti, 2019). Teknik Informatika ITB Diajukan sebagai usulan materi pada IEGI 2002 – Indonesian E-Government Initiative Institut Teknologi Bandung, 6 – 7 Maret 2002 Topik : Domain dan Regulasi Kebijakan A. Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia* Teguh Kurniawan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,Kampus FISIP UI Gd B Lt 2 Depok 16424, email [email protected] Abstrak Keberadaan e-government dalam konteks Indonesia sangat diperlukan karena sejumlah. Yogyakarta. Dalam hal ini, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum melakukan percepatan transformasi digital pemerintah. Dalam tahap ini,E-government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-government) 2016 • Etin Indrayani. JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA VOLUME 2, NOMOR 1, April 2018: 32-42 35 Organisasi di seluruh dunia harus. Transformasi tradisional government menjadi electronik government (e-government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan. customer karena e‐Governmentakanmerup front office bagi kantor layanan publik pemerintah (Rokhman, 2008). EDITORIAL BOARDS. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Informasi itu sudah disediakan 24 jam, 7 hari didalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Technology is here to make it easier for humans to complete all work quickly and efficiently. Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana 2016. Government atau pemerintah adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan. Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. üÑÞÉC&Ù¶ròŽÍ©•yéý ÄÖž ·œº# ‘èÝç¿# é z,óê“N ý¼‰¢ EÑÏ›ÆC ÷…ïŸ5§ Ò± ‘öþo$=Wçà#æ %3ÅSD ýS ý]ç eUí¶š=×ÔÚÉÁ3È3(ÖÕ7ÂÜÖÕ3( [S ÛTÕ5K¶¾. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.